pengertian hukum pidana

Pengertian Hukum Pidana (1)

Prof. Moeljatno

• Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku disuatu negara, yg mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yg tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dgn disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tsb; Criminal Act

2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah di ancamkan; Criminal Liability/ Criminal Responsibility

1) dan2) = Substantive Criminal Law / Hukum PidanaMateriil

3)menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tsb. Criminal Procedure/ Hukum AcaraPidana

Pengertian Hukum Pidana (2)

Prof. Pompe

• Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu

Pengertian Hukum Pidana (3)

Prof. Simons

• Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yg menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Pengertian Hukum Pidana (4)

Prof. Van Hamel

• Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hokum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan hokum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut dengan

Pembagian Hukum Pidana

• Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana)

• Hukum Pidana Formil (Hukum AcaraPidana)

Ilmu Hukum Pidana &

Ilmu ilmu lainnya Ilmu-

-      Kriminologi: 0byek studinya--> kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat terhadap kejahatan & penjahat

-     Kriminalistik:

    -   IlmuForensik:

    -   PsikiatriKehakiman:

KUHP dan Sejarahnya

• Andi Hamzah

-       Jaman VOC

-       Jaman Hindia Belanda

-       Jaman Jepang

-       Jaman Kemerdekaan

• Utrecht

-       Jaman VOC

-       Jaman Daendels

-       Jaman Raffles

-       Jaman Komisaris Jenderal

-       Tahun 1848-1918

-        KUHP tahun 1915 –sekarang

Jaman VOC

•        Statutenvan Batavia

•        Hk. Belanda kuno

•        Asas2 Hk. Romawi

•        Di daerah lainnya berlaku Hukum Adat

•        mis. Pepakem Cirebon

Jaman Hindia Belanda

•DualismedalamH. Pidana

1. Putusan Raja Belanda 10/2/1866  (S.1866 no.55) --> Orang Eropa

2. Ordonnantie 6 Mei 1872  (S.1872) -->  Orang Indonesia & Timur Asing

•       Unifikasi:

Wetboekvan Strafrechtvoor Nederlandsch –I ndie

-Putusan Raja Belanda 15/10/1915  Berlaku  1/1/1918 disertai

-Putusan Raja Belanda  4/5/1917  (S.1917 no. 497) : mengatur peralihan dari   H. Pidan alama

Jaman Jepang

• WvSI masih berlaku

• Osamu Serei  (UU)  No. 1 Tahun 1942,  berlaku    7/3/1942

• H. Pidana formil yang mengalami banyak perubahan

Jaman Kemerdekaan (1)

 •UUD 1945 Pasal.  II  Aturan Peralihan Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDini

Jaman Kemerdekaan (2)

• UU No. 1 Tahun 1946 : Penegasan tentang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia

• Berlaku diJawa- Madura ( 26/2/1946 )

• PP No. 8  Tahun 1946 : Berlaku diSumatera

• UU No. 73 Tahun 1958 : “Undang-undang tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946  tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah  RI dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana

SUMBER SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA SUMBER

- KUHP (beserta UU yang merubah & menambahnya)

- UU Pidana diluar  KUHP

- KetentuanPidanadalamPeraturanperundang-undangannon-    pidana.

Pasal 1 KUHP

(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

(2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan

ASAS YG TERCAKUP DALAM  PASAL  1  (1) KUHP

• Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege  poenali:

• Tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yg terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yg dapat dijatuhkan atas delik itu.

Asas-asas dalam Pasal 1 ayat (1 ) KUHP

1. Asas Legalitas

2. Asas Larangan berlaku surut

3. Asas Larangan

penggunaan Analogi

ASAS LARANGAN BERLAKU SURUT

• Undang-undang pidana berjalan kedepan dan tidak kebelakang ;

X ß-------------UU Pidana------------à

Tindak Pidana Pidana

Definisi

Definisi

- Simons : kelakuan yg di ancam dgn pidana, yg bersifat melawan hokum yg berhubungan dg kesalahan & dilakukan oleh orang yg mampu bertanggung jawab

- Van Hamel: kelakuan manusia yg dirumuskan dalam UU, melawan hokum, yg patut dipidana & dilakukan dg kesalahan

- Vos: suatu kelakuan manusia yg oleh per UU an diberi pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yg pada umumnya dilarang & diancam dengan pidana

•AliranMonistis………...•AliranDualistis…………..

Tindak Pidana 

Pembagian Tindak Pidana (Jenis Delik)

- Delik Kejahatan& Delik pelanggaran

- Delik Materiil & Delik Formil

- Delik Komisi & Delik Omisi

- Delik Dolus & Delik Culpa

- Delik Biasa & Delik Aduan

- Delik Selesai & Delik yg diteruskan

- Delik Tunggal & Delik Berangkai

- Delik Sederhana & Delik Berkualifikasi

- Delik Berprivilege

- Delik Politik & Delik Komun (umum)

- Delik Propia& Delik Komun (umum)

Jenis Delik (1)

Kejahatan

( Misdrijf )

dlm. MvT: sebelum ada UU sudah dianggap tidak baik (recht-delicten)

Hazewinkel-Suringa: tidak ada perbedaan kualitatif, hanya perbedaan kuantitatif

a) Percobaan: dipidana

b) Membantu: dipidana

c) Daluwarsa: lebihpanjang

d) Delikaduan: ada

e) Aturan dgn gabungan berbeda

KUHP Buku : II         

Pelanggaran

(Overtreding)

dlmMvT: barudianggaptidakbaiksetelahadaUU (wet delicten)

Perbedaandg kejahatan:

a) Percobaan: tidak dipidana

b) Membantu: tidak dipidana

c) Daluwarsa: lebih pendek

d) Delikaduan: tidak ada

e) Aturan dgn gabungan berbeda

KUHP Buku : III

Jenis Delik (2)

- D. Materiil: Yang dirumuskan akibatnyaà Ps 338, Ps 187, dll

- D. Komisi: melanggarlarangandg perbuatanaktif

- D. Dolus: delikdilakukandg sengaja, mis. Ps 338, Ps 351

- D. Formil:yang dirumuskanbentukperbuatannya--> Ps 362, Ps 263, dll

- D. Omisimurni: melanggarperintahdg tidakberbuat, mis. Ps 164, Ps 224 KUHPb) D. Omisitakmurni: melanggarlarangandg tidakberbuat, misPs 194 KUHP

- D. Culpa: Delikdilakukandg kealpaan, mis. Ps 359, Ps 360

                                Jenis Delik (3)

- D. Biasa: penuntutannyatidakmemerlukanpengaduan, mis. Ps 340, Ps 285

- D. Aduan: penuntutannyamemerlukanpengaduan, mis. Ps 310, Ps 284