Prosedur Menjadi Advokat Sejak PKPA Hingga Pengangkatan

Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat:

1.      Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);

2.      Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”);

3.      Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat;

4.      Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

 

I.             PKPA

PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan (lihat penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat):

1.      Fakultas Hukum;

2.      Fakultas Syariah;

3.      Perguruan Tinggi Hukum Militer; atau

4.      Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

 

Persyaratan calon peserta PKPA (lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat):

a.      Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;

b.      Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir;

c.         Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;

d.      Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;

e.      Mematuhi tata tertib belajar;

f.   Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.

 

Sertifikat PKPA

Apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh penyelenggara PKPA (lihat Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat).

 

 

II.          UPA

Setelah mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.

 

Persyaratan umum mengikuti UPA:

1.      Warga Negara Indonesia;

2.      Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:

a.      Fotokopi KTP;

b.      Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;

c.      Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;

d.      Fotokopi Ijasah (S1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;

e.      Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.

 

Peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari organisasi advokat.

 

III.       MAGANG

Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf g UU Advokat).

 

Persyaratan umum calon advokat magang

Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut (lihat Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

a.      Warga negara Indonesia;

b.      Bertempat tinggal di Indonesia;

c.      Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d.      Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”);

e.      Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.

 

Dokumen-dokumen yang harus diserahkan

Berikut adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke Peradi dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:

a.      surat pernyataan Kantor Advokat

b.      Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang

c.      Fotokopi KTP calon Advokat magang

d.      Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar

e.      Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara

f.       Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya

g.      Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi

h.      Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi

i.        Fotokopi kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping

j.        Surat keterangan dari kantor advokat

k.      Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping

l.        Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.

 

Peradi akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari Kantor Advokat (lihat Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat). Laporan sebagaimana disebut di atas harus pula disertai dengan pas foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang biru) berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.

 

Kewajiban calon advokat magang

Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat (lihat Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

1.      Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan;

a.      Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.

b.      Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.

2.      Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:

a.      Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;

b.      Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;

c.      Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;

d.      Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau

e.      Menganalisa perjanjian atau kontrak.

 

Hak-hak calon advokat magang

Calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut (lihat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

1.      Berhak didampingi oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat;

2.      berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat melakukan magang;

3.      berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;

4.      berhak menerima Izin Sementara Praktik Advokat dari Peradi sesuai ketentuan;

5.      berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat Advokat Pendamping;

6.      di akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang dari kantor advokat sebagai bukti bahwa Calon Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

 

Larangan bagi calon advokat magang

Calon advokat yang melaksanakan magang dilarang melakukan hal-hal di bawah ini (lihat Pasal 7B Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

1.      memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum

2.      Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik Advokat atas namanya sendiri.

 

IV.        PENGANGKATAN DAN SUMPAH ADVOKAT

Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf d UU Advokat).

 

Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.

 

Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

 

“Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

-          bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

-          bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

-          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

-          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

-          bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

-          bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”

 

Toga advokat

Saat mengucapkan sumpah/janji advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, advokat wajib mengenakan toga advokat. Toga advokat adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal: 16 Desember 1983.

 

Menjadi anggota organisasi advokat

Menurut Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, setiap advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. seperti diketahui pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (lihat Pasal 2 ayat (2) UU Advokat).

 

Buku daftar anggota dan kartu advokat

Nama advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan advokat pada Organisasi Advokat.

 

Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal advokat yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan advokat. Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal advokat harus selalu dibawa oleh advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional advokat.

Read More ->>

TATA URUTAN PERSIDANGAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI

TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;

2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;

3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat;

4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;

 5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 Tahun 2008);

 6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya;

 7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME;

 8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi);

 9. Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi;

 10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;

 11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst);

 12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);

 13. Pembuktian

 14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;

 15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;

 16. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan setempat;

 17. Kesimpulan

 18. Musyawarah oleh Majlis Hakim (bersifat rahasia);

 19. Pembacaan Putusan;

 20. Isi putusan: a. Gugatan dikabulkan, b. Gugatan ditolak, c. Gugatan tidak dapat diterima;

 21. Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. Apabila pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari;

 22. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan.

Read More ->>

materi hukum kesehatan mal praktik

KULIAH HUKUM KESEHATAN
MATERI MALPRAKTEK

1. Pengertian malpraktek.

Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”.

Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.
Sedangkan difinisi malpraktek profesi kesehatan adalah “kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama” (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956).

2. Berlakunya norma etika dan norma hukum dalam profesi kesehatan.
Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga perawatan berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut ethical malpractice dan dari sudut pandang hukum disebut yuridical malpractice. Hal ini perlu difahami mengingat dalam profesi
tenaga perawatan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar.
Karena antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sangsi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya ethical malpractice atau yuridical malpractice dengan sendirinya juga berbeda. Yang jelas tidak setiap ethical malpractice merupakan yuridical malpractice akan tetapi semua bentuk yuridical malpractice pasti merupakan ethical malpractice (Lord Chief Justice, 1893).

MALPRAKTEK DIBIDANG HUKUM
A. TUJUAN
Setelah selesai sesi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis malpraktek hukum dibidang pelayanan kesehatan.
B. MATERI POKOK
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas, melalui kegiatan belajar yang akan dibahas dalam modul ini adalah jenis-jenis malpraktek hukum dibidang pelayanan kesehatan.

C. URAIAN MATERI
Untuk malpraktek hukum atau yuridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni Criminal malpractice, Civil malpractice dan Administrative malpractice.
1. Criminal malpractice
Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni :
a. Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela.
b. Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (reklessness) atau kealpaan (negligence).
Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP).
Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent.

Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi.

Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan.

2. Civil malpractice

Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji).
Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain:
a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya.
c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.
d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Pertanggung jawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of vicarius liability. Dengan prinsip ini maka rumah sakit/sarana kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.

3. Administrative malpractice

Tenaga perawatan dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala tenaga perawatan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN
A. TUJUAN
Setelah selesai sesi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang cara-cara pembuktian dalam gugatan/tuntutan hukum dalam malpraktek pelayanan kesehatan.

B. MATERI POKOK
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui kegiatan belajar yang akan dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut:
1. Pembuktian secara langsung
2. Pembuktian secara tidak langsung
C. URAIAN MATERI
Dari definisi malpraktek “adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama”. (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956).

Dari definisi tersebut malpraktek harus dibuktikan bahwa apakah benar telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah lazim dipergunakan diwilayah tersebut.
Andaikata akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadap suatu tindakan medis tersebut (risk of treatment) karena perikatan dalam transaksi teraputik antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis daya upaya (inspaning verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaat verbintenis).
Sebagai contoh adanya komplain terhadap tenaga perawatan dari pasien yang menderita radang uretra setelah pemasangan kateter. Apakah hal ini dapat dimintakan tanggung jawab hukum kepada tenaga perawatan? Yang perlu dipahami semua pihak adalah apakah ureteritis bukan merupakan
resiko yang melekat terhadap pemasangan kateter? Apakah tenaga perawatan dalam memasang kateter telah sesuai dengan prosedur profesional ?.

Hal-hal inilah yang menjadi pegangan untuk menentukan ada dan tidaknya malpraktek.

Apabila tenaga perawatan didakwa telah melakukan kesalahan profesi, hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah bagi siapa saja yang tidak memahami profesi kesehatan dalam membuktikan ada dan tidaknya kesalahan.

Dalam hal tenaga perawatan didakwa telah melakukan ciminal malpractice, harus dibuktikan apakah perbuatan tenaga perawatan tersebut telah memenuhi unsur tidak pidanya yakni :
a. Apakah perbuatan (positif act atau negatif act) merupakan perbuatan yang tercela
b. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin (mens rea) yang salah (sengaja, ceroboh atau adanya kealpaan).
Selanjutnya apabila tenaga perawatan dituduh telah melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia, menderita luka, maka yang harus dibuktikan adalah adanya unsur perbuatan tercela (salah) yang dilakukan dengan sikap batin berupa alpa atau kurang hati-hati ataupun kurang praduga.

Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya dapat dilakukan dengan dua cara yakni :
1. Cara langsung
Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4 D yakni :

a. Duty (kewajiban)
Dalam hubungan perjanjian tenaga perawatan dengan pasien, tenaga perawatan haruslah bertindak berdasarkan
1) Adanya indikasi medis
2) Bertindak secara hati-hati dan teliti
3) Bekerja sesuai standar profesi
4) Sudah ada informed consent.
b. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)
Jika seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka tenaga perawatan tersebut dapat dipersalahkan.
c. Direct Causation (penyebab langsung)
d. Damage (kerugian)
Tenaga perawatan untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan tenaga perawatan.
Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan/harus diberikan oleh si penggugat (pasien).

2. Cara tidak langsung
Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur).
Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:
a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai
b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan
c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada contributory negligence.

Misalnya ada kasus saat tenaga perawatan akan mengganti/memperbaiki kedudukan jarum infus pasien bayi, saat menggunting perban ikut terpotong jari pasien tersebut .

Dalam hal ini jari yang putus dapat dijadikan fakta yang secara tidak langsung dapat membuktikan kesalahan tenaga perawatan, karena:

a. Jari bayi tidak akan terpotong apabila tidak ada kelalaian tenaga perawatan.
b. Membetulkan jarum infus adalah merupakan/berada pada tanggung jawab perawat.
c. Pasien/bayi tidak mungkin dapat memberi andil akan kejadian tersebut.

TANGGUNG JAWAB HUKUM
A. TUJUAN
Setelah selesai sesi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pertanggung jawaban dalam hukum dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan.

B. MATERI POKOK
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui kegiatan belajar akan dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut:
1. Contractual liability
2. Vicarius liability
3. Liability in tort

C. URAIAN MATERI
Seperti dikemukakan di depan bahwa tidak setiap upaya kesehatan selalu dapat memberikan kepuasan kepada pasien baik berupa kecacatan atau bahkan kematian. Malapetaka seperti ini tidak mungkin dapat dihindari sama sekali. Yang perlu dikaji apakah malapetaka tersebut merupakan
akibat kesalahan perawat atau merupakan resiko tindakan, untuk selanjutnya
siapa yang harus bertanggung gugat apabila kerugian tersebut merupakan
akibat kelalaian tenaga perawatan.
Di dalam transaksi teraputik ada beberapa macam tanggung gugat,
antara lain:
1. Contractual liability
Tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban
dari hubungan kontraktual yang sudah disepakati. Di lapangan
pengobatan, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah daya upaya
maksimal, bukan keberhasilan, karena health care provider baik tenaga
kesehatan maupun rumah sakit hanya bertanggung jawab atas pelayanan
kesehatan yang tidak sesuai standar profesi/standar pelayanan.
2. Vicarius liability
Vicarius liability atau respondeat superior ialah tanggung gugat yang
timbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam
tanggung jawabnya (sub ordinate), misalnya rumah sakit akan
bertanggung gugat atas kerugian pasien yang diakibatkan kelalaian
perawat sebagai karyawannya.
3. Liability in tort
Liability in tort adalah tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad). Perbuatan melawan hukum tidak terbatas haya
perbuatan yang melawan hukum, kewajiban hukum baik terhadap diri
sendiri maupun terhadap orang lain, akan tetapi termasuk juga yang
berlawanan dengan kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang
patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda
orang lain (Hogeraad 31Januari 1919).
Ilustrasi kasus
Di ruang UGD datang seorang pasien yang habis bermain perahu
selancar dengan keluhan telinganya terdengar bunyi gemuruh. Setelah
diperiksa oleh seorang dokter residen, dokter tersebut memberi instruksi
kepada seorang siswa perawat untuk memberikan tetes telinga kepada
pasien. Dokter bermaksud memberikan obat tetes telinga glycerine dan
acid carbol, tetapi tidak mencatatnya pada kartu pasien.
Pasien komplain karena setelah mendapat obat tetes telinga (yang
meneteskannya teman si pasien) ternyata obat tersebut mengakibatkan
kerusakan sebagian kendang telinga dan pendengarannya rusak secara
permanen.
Pada saat mengajukan bukti-bukti dokter menyatakan bahwa ia
telah memerintahkan untuk diberikan guttae pro auribus acid carbol atau
glyserine dan acid carbol drops. Si murid perawat yang baru
berpengalaman 18 bulan di rumah sakit tersebut mendengarnya dokter
mengatakan memberikan instruksi “acid carbol”.
Hakim perpendapat bahwa dokter telah lalai dalam memberikan
instruksi kepada seorang murid perawat yang tidak kompeten untuk
melakukan serta disalahkan cara instruksinya (tidak di tulis dalam kartu
pasien).
Lebih lanjut Hakim mengatakan bahwa dalam memberikan instruksi
kepada seorang murid perawat, maka dokter harus menjaga agar
instruksinya itu dimengerti sepenuhnya. Dokter itu seharusnya sebelum
memberikan instruksi harus yakin benar dan mengecek kembali bahwa
murid perawat tersebut cukup kompeten untuk melakukannya dan tahu
apa yang dimaksudkan (Hanson v. The Board of Managemen of the
Perth Hospital and Another, 1938).

UPAYA PENCEGAHAN DAN MENGHADAPI
TUNTUTAN MALPRAKTEK
A. TUJUAN
Setelah sesi ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan langkah-
langkan dalam upaya pencegahan dan menghadapi tuntutan/gugatan
malpraktek.

B. MATERI POKOK
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, melalui kegiatan belajar yang
akan dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut:
1. Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan
2. Upaya menghadapi tuntutan/gugatan pasien .
C. URAIAN MATERI
1. Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan
Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga
perawatan karena adanya mal praktek diharapkan para perawat dalam
menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:
a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upaya-
nya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis)
bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).
b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed
consent.
c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau
dokter.
e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan
segala kebutuhannya.
f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan
masyarakat sekitarnya.
2. Upaya menghadapi tuntutan hukum
Apabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien tidak
memuaskan sehingga perawat menghadapi tuntutan hukum, maka tenaga
perawatan seharusnyalah bersifat pasif dan pasien atau keluarganyalah
yang aktif membuktikan kelalaian perawat.
Apabila tuduhan kepada perawat merupakan criminal malpractice, maka
tenaga perawatan dapat melakukan :
a. Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/
menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak
menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada, misalnya perawat
mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi
merupakan risiko medik (risk of treatment), atau mengajukan alasan
bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana
disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.
b. Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengaju-
kan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan
menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggung
jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari
pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang
dilakukan adalah pengaruh daya paksa.
Berbicara mengenai pembelaan, ada baiknya perawat menggunakan jasa
penasehat hukum, sehingga yang sifatnya teknis pembelaan diserahkan
kepadanya.
Pada perkara perdata dalam tuduhan civil malpractice dimana
perawat digugat membayar ganti rugi sejumlah uang, yang dilakukan
adalah mementahkan dalil-dalil penggugat, karena dalam peradilan
perdata, pihak yang mendalilkan harus membuktikan di pengadilan,
dengan perkataan lain pasien atau pengacaranya harus membuktikan
dalil sebagai dasar gugatan bahwa tergugat (perawat) bertanggung jawab
atas derita (damage) yang dialami penggugat.
Untuk membuktikan adanya civil malpractice tidaklah mudah, utamanya
tidak diketemukannya fakta yang dapat berbicara sendiri (res ipsa
loquitur), apalagi untuk membuktikan adanya tindakan menterlantarkan
kewajiban (dereliction of duty) dan adanya hubungan langsung antara
menterlantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan
(damage), sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang
awam dibidang kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan tenaga
perawatan.

Read More ->>

HUKUM KESEHATAN

PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN

(UU RI NO.23/1992)

Hukum Kesehatan

adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan

kesehatan.

hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik dan lain-lain.

Hukum kedokteran adalah merupakan bagian dari hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan kedokteran (medical care/service).

Hukum kesehatan menyangkut :

1. hukum kedokteran

2. hukum keperawatan

3. hukum farmasi klinik

4. hukum rumah sakit

Tujuan Hukum Kesehatan

Tujuan hukum kesehatan untuk mengatur tertib dan tetramnya pergaulann hidup(tujuan etik kedokteran sama diatas).

Peraturan kesehatan dibuat oleh suatu organisasi politik seperti DPR dengan Presiden, pemerintah, mentri kesehatan. sedangkan kode etik dikeluarkan oleh ikatan dokter indonesia (IDI), kalau dikode etik tidak ada hukuman hanya diberikan sanksi seperti pencabutan izin praktek dan sebagainya, dan kode etik kedokteran

Dalam hukum kedokteran penyabutan nyawa seseorang (Euthenasia) atau bisa juga Mery Killing penyabutan nyawa seseorang karena belas kasihan, seperti penyakit yang kronis dan sukar disembuhkan dan orang tersebut tidak sadarkan diri berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan atas permintaan keluarga pasien tersebut, meminta ke dokter agar di beri memberi kematian kepada pasien tersebut entah itu melalui suntikan yang memakai obat (morfein dosis tinggi) agar pasien ini terhindar dari rasa sakitnya yang berkepanjangan. Hal ini masih diperdebatkan dari segi hukumnya dan dari segi kode etik kedokteran itu sendiri.

Dan dalam hal mery killing yang lain, seperti mengamputasi bagian tubuh karena sesuatu hal yang bisa menyebabkan sakitnya berkepanjangan, dokter bisa meminta kepada keluarga pasien untuk memberi izin mengamputasi dan dokter harus menjelaskan baik atau buruknya apa yang akan dilakukan kekeluarga pasien hal ini biasa juga disebut (Informend consent/informasi medik mengenai buruk dan baiknya).

Tranfalansi organ tubuh berdasarkan wasiat sebenarnya diperbolehkan, tapi sejauhmana orang bisa dikatakan mati, dan pada saat kapan organ yang di transfalansi tersebut diangkat atau dioperasi, hal itu masih di perdebatkan, tapi ada 2 pendapat orang dikatakan mati jika :

1. Pada waktu jantung berhenti

2. Pada waktu atau saat batang otak berhenti.

Jika dokter melanggar kode etik kedokteran maka akan diserahkan kepada Majelis Kedokteran.

Hal-hal yang harus diterapkan oleh para dokter dalam hubungannya dengan pasien :

1. Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional
2. Pekerjaannya berlandaskan etik profesi yaitu harus berrikemanusian tidak bertujuan orientasi ekonomi.
3. Panggilan kemanusiaan
4. Perizinan
5. Belajar sepanjang hayat
6. Anggota suatu organisasi profesi

HUKUM DAN ETIK

Hukum adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan.

Etik dikeluarkan oleh organisasi yang bersangkutan, etik berasal dari kata Yunani yaitu Ethos

Persamaan , perbedaan etik dan Hukum

1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertib hidupmasyarakat
2. Mengatur hak dan kewajiban masyarakat
3. Bersifat kemanusiaan
4. Etik berlaku untuk lingkungan profesi, hukum berlaku secara umum
5. Pelanggaran etik penyelesaianya oleh MKEK (Majelis Kode Etik Kedokteran)
6. Pelanggaran hukum diselesaikan oleh pengadilan.

Senin, 18 -2-2008

Prof.DR.H.S.Alam

Euthanasia berasal dari bahasa yunani , Eu berarti baik/tan:penderitaan, Tahasos : mati

Eutounasia yang berasal dari dokter disebut Mercy killing bersifat aktif, jika pasien dalam keadaan penderitaan yang berkepanjangan dan tidak dimungkinkan sembuh, dan dalam keadaan koma maka atas permintaan sendiri dari keluarga pasien dapat meminta pencabutan alat2 kedokteran dan keluarga pasien dan dokter mengetahuinya apabila peralatan tersebut di cabut maka akan sendirinya pasien itu akan mati maka ini disebit mercy killing pasif.

Dalam hukum kedokteran belum ada kesepakatan tentang mercy killing, dalam beberapa kasus euthanasia dapat dilakukan, ada juga yang bertentangan karena alasan moral dan kemanusiaan.

Dalam hukum kedokteran yang disusun oleh Hipprocrates yang hidup antara 460-377 sm yang membuat pertama kali sumpah kedokteran yang memisahkan antara ilmu kedokteran dan filsafat.

LATAR BELAKANG EUTHONASIA

Bila seorang tidak dapat disembuhkan, sementara pasien dalam keadaan menderita seperti tidak berfungsinya organ-organ tubuh, dan kesakitan. Euthonasia sendiri dapat dilakukan oleh pasien, misalnya :dipindah kerumah sakit , maka alat kedokteran dicabut, kalau pasien masih sadar bisa juga meminta sendiri, bisa juga meminta pemberhentian pengobatan.

Di Swis dan Jerman pembunuhan atas belas kasihan tidak dianggap sebagai kejahatan, di Amerika dianggap kejahatan, di Indonesia eutonasia dilarang Pasal 340, P.338, 344 KUHAP

Dalam hal hukum kesehatan ada 2 pengertian mati :

1. Jika batang otak tidak berfungsi

2. Jika jantung dan paru-paru tidak berfungsi

Jenis-jenis euthonasia

1. Dilihat dari cara pelaksanaan

- Euthonasia pasif

- Euthonasia aktif

* Direct : Seorang dokter mengabil tindakan medc untuk memperpendek hidup pasien

* In Directn: Dokter melakukan tindakan medic untuk meringankan penderitaan pasien

namun mengetahui ada resiko (oper dosis).

Euthonasia dapat dibagi menjadi :

1. Euthonasia Voluntir

Euthonasia atas permintaan pasien sendiri

2. Euthonasia in voluntir

Euthonasia atas permintaan keluarga pasien

Euthonasia ini ada kontradiksi, bisa dilakukan atau tidak karena makin tingginya seseorang untuk menentukan hidupnya sendiri , ini juga di dasarkan pada medical law (kongres dunia) yang diadakan 2 tahun sekali.

Read More ->>

                                                                   HUKUM INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Internasional

Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya.

Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukum Perdata Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
2. HUkum Publik Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum Antarnegara)

B. Asas-Asas Hukum Internasional

Asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional, adalah :

1. Asas Teritorial, Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya.
2. Asas Kebangsaan, menurut asas ini setap warganegara dimanapun dia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari nearanya. asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warganegara walaupun ia berada di negara lain.
3. Asa Kepentingan Umum, menurut asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

C. Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum Internasional terdiri dari :

1. Negara
2. Individu
3. Tahta Suci / vatican
4. Palang Merah Internasional
5. Organisasi Internasional

Sebagian Ahli mengatakan bahwa pemberontak pun termasuk bagian dari subjek hukum internasional.

D. Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Sumber hukum materil, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.
2. Sumber hukum formal, yaitu sumber darimana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Menurut pasal 38 Piagam mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari :

• Perjanjian Internasional, (traktat/Treaty)
• Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum
• Asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab
• Yurisprudency, yaitu keputusan hakim hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
• Doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum internasional.

SEBAB-SEBAB SENGKETA INTERNASIONAL

Secara garis besar sengketa internasional terjadi karena hal-hal berikut :

1. Sengketa terjadi karena masalah Politik

Hal ini terjadi karena adanya perang dingin antara blok barat (liberal membentuk pakta pertahanan NATO) di bawah pimpinan Amerika dan blok Timur (Komunis membentuk pakta pertahanan Warsawa) dibawah pimpinan Uni Sovyet/ Rusia. kedua blok ini saling memeperluas pengaruh ideologi dan ekonominya di berbagai negara sehingga banyak negara yang kemudian enjadi korban. contoh kore yang terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dengan paham komunis dan korea selatan dengan paham liberal

2. Karena batas wilayah

hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan batas wilayah suatu negara dengan negara lain sehingga masing-masing negara akan mengklaim wilayah perbatan tertentu. contoh : Tahun 1976 Indonesia dan Malaysia yang memperebutkan pula sipadan dan ligitan dan diputuskan oleh MI pada tahun 2003 dimenangkan oleh malaysia, perbatasan kasmir yang diperebutkan oleh india dan pakistan.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Dengan cara damai, terdiri dari :

• Arbitrasi. arbitrase biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu (arbitrator) yag dipilih secarea bebas oleh berbagai pihak untuk memutuskannya tanpa terlalu terikat dengan prosedur hukum.
• Penyelesaian Yudisia, adalah suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu peradilan yudicial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Contoh International Court of Justice, yang berkedudukan di Denhag Belanda.
• Negosiasi (perundingan), jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.
• penyelidikan
• Penyelesaian di bawah naungan PBB

2. Dengan cara paksa atau kekerasan, terdisi dari :

• perang dan tindakan bersenjata non perang
• Retorsi, yaitu istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap negara lain karena diperlakukan secara tidak pantas.
• Tindakan-tindakan pembalasan (Repraisal), yaitu suatu metode yang dipakai oleh suatu negara untuk memperoleh ganti kerugian dari negara lain  dengan melakukan tindakan-tindakan pemalasan.
• Blokade secara damai
• intervensi

PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL  TERHADAP PELANGGARAN HAM

Mahkamah Internasional (MI) merupakan salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Denhag (Belanda). MI memiliki 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara dengan masa jabatan 9 tahun. Selain memberikan pertimbangan hukum kepada Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB MI pun bertugas untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang diserahkan kepadanya. dalam mengadili suatu perara MI berpedoman pada Traktat-traktat dan kebiasaan -kebiasaan Internasional.

Prosedur Penyelesaian Kasus HAM Internasional

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM oleh mahkamah internasional dapat dilakukan  melalui prosedur berikut :

1. Korban pelanggaran HAM dapat mengadukan kepada komisi tinggi HAM PBB atau melalui lembaga HAM internasional lainnya.
2. pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.
3. dengan bukti-bukti hasil penyelidikan dan penyidikan proses dilanjutkan pada tahap peradilAN

Read More ->>

hukum acara agama

1

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pendahuluan

Pada masa penjajahan Belanda hingga menjelang akhir tahun 1989,

Pengadilan Agama di Indonesia exis tanpa Undang-Undang

tersendiri dan terkesan hanya sebagai lembaga hokum pelengkap

yang bertugas menceraikan dan merujukkan saja. Setiap kasus waris

yang timbul di masyarakat, hanya diberikan “fatwa waris” bukan

penetapan apalagi putusan dari Pengadilan Agama berwenang .

Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan UU No.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut

merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur

kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, UU

tersebut melengkapi UU Mahkamag Agung No. 14 Tahun 1985, UU

Peadilan Umum No. 2 Tahun 1986 dan UU Peradilan Tata Usaha

Negara No. 5 Tahun 1986.

Memang agak terlambat lahirnya UU No. 7 tersebut dibandingkan

dengan landasan lain bagi Peradilan Umum, PTUN dan lainnya.

Namun demikian, dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama

setara dengan Lembaga Pengadilan lainnya.

Materi Hukum Acara Peradilan Agama, disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2008 pada

PKPA terselenggara atas kerjasama antara PBHI-PERADI.

2

Yang patut disayangkan, UU No. 7 tersebut mengandung beberapa

kelemahan. Diantaranya, terdapat hak opsi dalam penyelesaian

perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan

Agama atau di Pengadilan Negeri; Pengadilan Agama tidak

berwenang menangani sengketa hak milik dsb. Dengan adanya

desakan dari praktisi hokum maupun masyarakat yang beragama

Islam, maka lahirlah UU No. 3 Tahun 2006 yang merevisi dan

melengkapi UU No. 7 tentang Peradilan Agama di Indonesia.

B. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam era reformasi hingga saat ini, telah terjadi tiga kali perubahan

terhadap Pasal-pasal dalam UUD 45. Salah satu perubahannya

terdapat pada Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan Peradilan

Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah

Konstitusi. Pasal ini sangat jelas mengamanatkan untuk menyatukan

semua lembaga peradilan di bawah satu atap di Mahkamah Agung.

Perubahan UUD 45 mengharuskan adanya perombakan dan

perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman untuk disesuaikan

dengan UUD 45. Perubahan tersebut dimulai dengan diubahnya UU

No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

3

dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14

Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman dikatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial

badan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan

kekhususan peradilan di lingkungan masing-masing. Pasal 14 ayat (1)

UU No. 4 tersebut dikatakan, susunan, kekuasaan dan hukum acara

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan UU tersendiri.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut,

dibentuklah UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan UU

No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN dan UU No. 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama serta UU Peradilan Militer yang masih dalam pembahasan di

DPR.

Perluasan Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam

sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989

tentang PA “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang4

undang ini ”. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama

dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No.3 tahun

2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena

berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang

pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut

maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006

adalah “ Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang

ini ”.

Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus.

Hal ini dimaksudkan untuk:

1. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam

menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan

peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam

melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan

Qonun

Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara5

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam

bidang :

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat, dan hibahyang dilakukan berdasarkan

hukum Islam, dan

c. Wakaf dan shadaqoh

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu

faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya

yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari’ah

tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari’ah, asuransi

syari’ah, pasar modal syari’ah, dan pegadaian syari’ah. Perkembanagan ini

tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam

pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi

syari’ah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989

maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup tugas dan

wewenang Pengadilan Agama Yaitu :

Pertama

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan

b. Kewarisan

6

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Shadaqah

h. Infaq, dan

i. Ekonomi syari’ah

Dalam penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

ekonomi syari’ah adalah :

a. Bank syari’ah

b. Asuransi syari’ah

c. Reasuransi syari’ah

d. Reksadana syari’ah

e. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah

f. Sekuritas syari’ah

g. Pembiayaan syari’ah

h. Pegadaian syari’ah

i. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah

j. Bisnis syari’ah, dan

k. Lembaga keuangan mikro syari’ah

Kedua

Diberikan tugas dan wewenag penyelesaian sengketa hak milik atau

keperdataan lainnya.

7

Dalam pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam hal terjadi

sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain daalam perkara-perkara

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek

yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Demi terbentuknya

pengadilan yang cepat dan efesien maka pasal 50 UU No.7 tahun 1989 diubah

menjadi dua ayat yaitu : Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau

sengketa lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49,

khususnya mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, ayat (2) Apabila terjadi

sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek

hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa

tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 49.

Tujuan diberinya wewenang tersebut kepada Pengadilan Agama adalah

untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu

penyelesaian sengketa karena alasan aadanya sengketa hak milik atau

keperdataan lainnya tersebut yang sering dibuat oleh pihak yang merasa

dirugikan dengan adanya gugatan di Peradilan Agama.

Ketiga

Diberi tugas dan wewenang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam

penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Selama ini Pengadilan Agama

diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap

8

orang yang telah melihat atau menyaksikan awal bulan pada setiap

memasuki bulan Ramadlan, awal bulan Syawal dan tahun baru Hijriyah

dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional

untuk rukyat Hilal.

C. Hukum Acara Peradilan Agama bersifat “Lex Specialis”

Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan,”Hukum Acara yang

berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum

Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan bunyi pasal 54 tersebut di atas, berlaku asas “Lex Specialis

derogot Lex Generalis” yang berarti disamping acara yang berlaku pada

pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku Hukum Acara yang

berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara

khusus berlaku Hukum Acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama.

Gugat Cerai (Cerai Gugat)

Permohonan Talak (Cerai Talak)

Syiqaq

Hakam

Khulu’

Talak Raj’i

Talak Bain Shughro

9

Li’an

Sighot Taklik

Ila’

Dhihar

PMH

Hadlonah

Saksi keluarga

Sita marital tanpa harus ada gugatan cerai

Komulasi Gugatan Cerai (permohonan Talak) dengan akibat hukumnya (Hak

Hadlonah Anak dan Harta Gono Gini)

Dst.

D. Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan

Tingkat Pertama

1. Gugatan/Permohonan

2. Jawaban/Rekonpensi

3. Replik/jawaban Rekonpensi

4. Duplik/Replik Rekonpensi

5. Duplik Rekonpensi

6. Pembuktian

7. Kesimpulan

8. Putusan

9. Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum banding dari yang

dikalahkan).

10

Tingkat kedua (Banding)

1. Memori Banding yang dibuat Pembanding/kuasanya

2. Kontra Memori Banding yang dibuat Terbanding/kuasanya

3. Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum Kasasi dari yang

dikalahkan)

Tingkat Kasasi

1. Memori Kasasi yang dibuat Pemohon Kasasi/kuasanya

2. Kontra Memori Kasasi yang dibuat Termohon

Kasasi/kuasanya.

3. Eksekusi dan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

Read More ->>