hukum acara agama

1

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pendahuluan

Pada masa penjajahan Belanda hingga menjelang akhir tahun 1989,

Pengadilan Agama di Indonesia exis tanpa Undang-Undang

tersendiri dan terkesan hanya sebagai lembaga hokum pelengkap

yang bertugas menceraikan dan merujukkan saja. Setiap kasus waris

yang timbul di masyarakat, hanya diberikan “fatwa waris” bukan

penetapan apalagi putusan dari Pengadilan Agama berwenang .

Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan UU No.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut

merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur

kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, UU

tersebut melengkapi UU Mahkamag Agung No. 14 Tahun 1985, UU

Peadilan Umum No. 2 Tahun 1986 dan UU Peradilan Tata Usaha

Negara No. 5 Tahun 1986.

Memang agak terlambat lahirnya UU No. 7 tersebut dibandingkan

dengan landasan lain bagi Peradilan Umum, PTUN dan lainnya.

Namun demikian, dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama

setara dengan Lembaga Pengadilan lainnya.

Materi Hukum Acara Peradilan Agama, disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2008 pada

PKPA terselenggara atas kerjasama antara PBHI-PERADI.

2

Yang patut disayangkan, UU No. 7 tersebut mengandung beberapa

kelemahan. Diantaranya, terdapat hak opsi dalam penyelesaian

perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan

Agama atau di Pengadilan Negeri; Pengadilan Agama tidak

berwenang menangani sengketa hak milik dsb. Dengan adanya

desakan dari praktisi hokum maupun masyarakat yang beragama

Islam, maka lahirlah UU No. 3 Tahun 2006 yang merevisi dan

melengkapi UU No. 7 tentang Peradilan Agama di Indonesia.

B. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam era reformasi hingga saat ini, telah terjadi tiga kali perubahan

terhadap Pasal-pasal dalam UUD 45. Salah satu perubahannya

terdapat pada Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan Peradilan

Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah

Konstitusi. Pasal ini sangat jelas mengamanatkan untuk menyatukan

semua lembaga peradilan di bawah satu atap di Mahkamah Agung.

Perubahan UUD 45 mengharuskan adanya perombakan dan

perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman untuk disesuaikan

dengan UUD 45. Perubahan tersebut dimulai dengan diubahnya UU

No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

3

dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14

Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman dikatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial

badan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan

kekhususan peradilan di lingkungan masing-masing. Pasal 14 ayat (1)

UU No. 4 tersebut dikatakan, susunan, kekuasaan dan hukum acara

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan UU tersendiri.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut,

dibentuklah UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan UU

No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN dan UU No. 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama serta UU Peradilan Militer yang masih dalam pembahasan di

DPR.

Perluasan Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam

sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989

tentang PA “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang4

undang ini ”. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama

dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No.3 tahun

2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena

berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang

pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut

maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006

adalah “ Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang

ini ”.

Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus.

Hal ini dimaksudkan untuk:

1. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam

menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan

peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam

melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan

Qonun

Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara5

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam

bidang :

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat, dan hibahyang dilakukan berdasarkan

hukum Islam, dan

c. Wakaf dan shadaqoh

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu

faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya

yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari’ah

tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari’ah, asuransi

syari’ah, pasar modal syari’ah, dan pegadaian syari’ah. Perkembanagan ini

tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam

pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi

syari’ah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989

maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup tugas dan

wewenang Pengadilan Agama Yaitu :

Pertama

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan

b. Kewarisan

6

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Shadaqah

h. Infaq, dan

i. Ekonomi syari’ah

Dalam penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

ekonomi syari’ah adalah :

a. Bank syari’ah

b. Asuransi syari’ah

c. Reasuransi syari’ah

d. Reksadana syari’ah

e. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah

f. Sekuritas syari’ah

g. Pembiayaan syari’ah

h. Pegadaian syari’ah

i. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah

j. Bisnis syari’ah, dan

k. Lembaga keuangan mikro syari’ah

Kedua

Diberikan tugas dan wewenag penyelesaian sengketa hak milik atau

keperdataan lainnya.

7

Dalam pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam hal terjadi

sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain daalam perkara-perkara

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek

yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Demi terbentuknya

pengadilan yang cepat dan efesien maka pasal 50 UU No.7 tahun 1989 diubah

menjadi dua ayat yaitu : Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau

sengketa lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49,

khususnya mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, ayat (2) Apabila terjadi

sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek

hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa

tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 49.

Tujuan diberinya wewenang tersebut kepada Pengadilan Agama adalah

untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu

penyelesaian sengketa karena alasan aadanya sengketa hak milik atau

keperdataan lainnya tersebut yang sering dibuat oleh pihak yang merasa

dirugikan dengan adanya gugatan di Peradilan Agama.

Ketiga

Diberi tugas dan wewenang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam

penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Selama ini Pengadilan Agama

diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap

8

orang yang telah melihat atau menyaksikan awal bulan pada setiap

memasuki bulan Ramadlan, awal bulan Syawal dan tahun baru Hijriyah

dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional

untuk rukyat Hilal.

C. Hukum Acara Peradilan Agama bersifat “Lex Specialis”

Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan,”Hukum Acara yang

berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum

Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan bunyi pasal 54 tersebut di atas, berlaku asas “Lex Specialis

derogot Lex Generalis” yang berarti disamping acara yang berlaku pada

pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku Hukum Acara yang

berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara

khusus berlaku Hukum Acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama.

Gugat Cerai (Cerai Gugat)

Permohonan Talak (Cerai Talak)

Syiqaq

Hakam

Khulu’

Talak Raj’i

Talak Bain Shughro

9

Li’an

Sighot Taklik

Ila’

Dhihar

PMH

Hadlonah

Saksi keluarga

Sita marital tanpa harus ada gugatan cerai

Komulasi Gugatan Cerai (permohonan Talak) dengan akibat hukumnya (Hak

Hadlonah Anak dan Harta Gono Gini)

Dst.

D. Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan

Tingkat Pertama

1. Gugatan/Permohonan

2. Jawaban/Rekonpensi

3. Replik/jawaban Rekonpensi

4. Duplik/Replik Rekonpensi

5. Duplik Rekonpensi

6. Pembuktian

7. Kesimpulan

8. Putusan

9. Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum banding dari yang

dikalahkan).

10

Tingkat kedua (Banding)

1. Memori Banding yang dibuat Pembanding/kuasanya

2. Kontra Memori Banding yang dibuat Terbanding/kuasanya

3. Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum Kasasi dari yang

dikalahkan)

Tingkat Kasasi

1. Memori Kasasi yang dibuat Pemohon Kasasi/kuasanya

2. Kontra Memori Kasasi yang dibuat Termohon

Kasasi/kuasanya.

3. Eksekusi dan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi.